Strategi Budaya Dalam Pemberantasan Korupsi

Semakin disadari bahwa pendekatan formal konvensional selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah korupsi.  Usaha-usaha itu meski sudah dilakukan sejak lama, mulai dari membuat undang-undang, pembentukan lembaga antikorupsi, bongkar pasang pejabat, hingga membuat kebijakan-kebijakan baru untuk menghadang korupsi seperti kebijakan reformasi birokrasi.  Namun semua itu hasilnya masih jauh panggang dari api.  Pada prakteknya korupsi masih saja terus terjadi dimana-mana.   Keberadaan korupsi seolah mengejek kita semua; makin diteriaki makin berani, makin ditekan makin menantang dan  makin dihadang makin melawan.  Pendeknya, korupsi bagai serdadu perang yang masih gagah berani.

Selanjutnya

Kekurangan Ahok Adalah Dia Tampil Sebagai 'Superman'

Mengurus pemerintahan, kata Sudirman Said sebagai ketua Tim Sinkronisasi, tidak sama mengurus perusahaan.

tirto.id - Sejak pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada Jakarta, Sudirman Said dipercaya memimpin Tim Sinkronisasi untuk melakukan komunikasi dengan jajaran birokrasi Pemprov Jakarta. Tim Anies-Sandiaga ini rutin menggelar pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap Selasa dan Kamis. Mereka memaparkan program yang bakal direalisasikan gubernur dan wakil gubernur terpilih ketika resmi menjabat, Oktober mendatang.

Selanjutnya

Indonesia Butuh Pemimpin Yang Mencerdaskan*

Menjadi negara bangsa besar yang majemuk, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola kompleksitasnya. 81.826 desa, 98 kota, 416 kabupaten, tersebar di 34 provinsi. 255 juta jiwa rakyat kita hidup di tengah suku suku yang jumlahnya mencapai 1.128, dengan ragam budaya dan keyakinan amat beragam. Mereka berbicara dalam 719 bahasa etniknya, disamping tentu saja bahasa pemersatu: Bahasa Indonesia.

Selanjutnya

Pengkhianatan "Pemimpin Negara"

Sepanjang berdirinya republik ini, tidak ada peristiwa yang memalukan dan memilukan hati selain rangkaian kejadian yang menimpa bangsa beberapa waktu belakangan.  Perilaku dan perbuatan tercela para “pemimpin Negara” menghiasi berita di berbagai media. Mulai dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang berujung vonis 4,5 tahun penjara.  Menyusul Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar yang juga tertangkap tangan KPK untuk kasus jual beli perkara. Sebelum Patrialis Akbar, satu petinggi MK lainnya, Ketua MK, telah mendahului masuk penjara pada kasus yang kurang lebih sama.  Penampakan perilaku tercela pemimpin Negara tidak berhenti di situ tetapi terus berlanjut. Kasus e-KTP yang saat ini sedang bergulir adalah contoh di mana korupsi  ternyata berjalan secara sistematis dan dilakukan oleh mereka yang tergolong pemimpin.  Meski belum selesai proses sidangnya, nama-nama yang disebut dalam persidangan e-KTP terindikasi kuat terlibat dalam kasus korupsi ini.  Umumnya mereka adalah jajaran pimpinan di lembaga legislatif.  Bahkan disebutkan pula aktor utama dari kasus e-KTP adalah figur yang saat ini  memegang pucuk pimpinan lembaga tinggi Negara, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Rangkaian peristiwa korupsi oleh petinggi negara ini disempurnakan oleh adu otot para senator di acara sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka berkelahi  disaksikan jutaan mata rakyat, bukan sedang memperjuangkan gagasan kebangsaan atau sedang menjawab permasalah rakyat, melainkan sedang memperjuangkan kursi pucuk pimpinan.

Selanjutnya

Stop Teror Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Teror terhadap pegawai KPK tidak pernah berhenti, dari mulai intimidasi lewat telpon, ancaman fisik, ancaman ke keluarga, sampai dengan kriminalisasi. Pagi ini kita dikagetkan dengan berita adanya teror terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang banyak mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Novel disiram air keras di dekat rumahnya sepulang menjalankan ibadah sholat Subuh di masjid dekat rumahnya.

Selanjutnya
Page 1 of 3