Korupsi Gawat Darurat

Catatan di Hari Anti Korupsi se-Dunia (9/12/2018)
Oleh: Sudirman Said *)

Tahun ini, peringatan hari Anti Korupsi se-Dunia 9 Desember 2018 ada dalam suasana tahun politik.  Lazimnya suasana tahun politik,  segala wacana campur-aduk antara evaluasi dan janji-janji, antara harapan dan kenyataan.  Dalam proses kontestasi, petahana pasti jadi sasaran evaluasi, penantang terus berupaya menjual janji.  Penantang berusaha memberi harapan tentang masa depan yang diangankan, petahana akan mempertahankan kenyataan.  Apapun perspektifnya, haruslah kita akui korupsi kita memang sudah dalam situasi darurat.  Tidaklah salah kalau ada yang menyebutnya sudah sudah seperti kanker stadium 4.  Tentu saja kanker itu istilah medis yang sekedar dipinjam untuk menggambarkan betapa gentingnya keadaan; sehingga kita dapat bergegas untuk menanganinya dengan serius.

Adalah Benar, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) terus membaik sejak reformasi, sampai-sampai Ketua KPK Pak Agus Rahardjo menyebut pertumbuhannya paling tinggi di dunia.  Tetapi kita juga melihat kenyataan bahwa dalam empat  tahun ini pertumbuhan CPI mengalami stagnasi.  Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  CPI  Indonesia menanjak tajam dari 22 pada tahun 2005, menjadi 36 pada tahun 2015.   Tetapi di masa Presiden Joko Widodo  CPI kita hanya naik satu point dari 36 ke 37.  Bila dibandingkan dengan target yang dijanjikan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya, angka di atas masih jauh  dibawah target.  Targetnya 65, hasilnya baru 37.  Masih jauh bukan?.

Telusurilah jejak digital.  Kita akan mendapat banyak informasi bahwa dalam empat tahun terakhir ini,  pegiat anti korupsi banyak memberi rapot merah pada cara Pemimpin Negara kita mengurus penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  Transparansi International (TI) menyatakan: “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang sedikit membaik (beberapa tahun ini) adalah buah kerja keras KPK, meskipun KPK mengalami tekanan dan perlawanan yang keras dari pemerintah dan parlemen”. Secara implisit kita menangkap pesan dari pernyataan TI bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti dibiarkan bekerja sendiri.

Malu, Pilu

Nilai buruk dari penggiat anti korupsi dan penegakan hukum terhadap langkah-langkah penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi itu tak berlebihan.  Di bawah Pimpinan Presiden Joko Widodo negara mengalami banyak kasus yang memalukan, yang mungkin baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia.   Empat dari tujuh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terjerat kasus korupsi.  Ketua Dewan Perwailan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pejabat Tinggi Mahkamah Konstitusi (MA).  Sebagian sudah diputus pengadilan dan masuk penjara, sebagian lolos statusnya karena melalui pra peradilan, sebagian lagi masih bolak-balik diadili karena kasus korupsinya beranak-pinak.    Landskap kepemimpinan nasional kita penuh noda akibat korupsi.

Pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Setya Novanto, disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan diputuskan melanggar etika.  Sebelum vonis dijatuhkan ia mundur dari jabatannya.  Lantas menggugat alat bukti pengaduan ke MKD melalui MA, dan MA memenangkannya.   Proses politik yang amat singkat mengembalikan ke posisinya, setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partainya.   Tak lama kemudian dia menjadi tersangka kasus korupsi berskala raksasa.  Melalui proses pra peradilan status tersangka dibatalkan.  KPK menetapkannya kembali sebagai tersangka melalui alat bukti lainnya, dan..ia gugat kembali sambil menghilang, kabur menghindar dari aparat hukum yang menjemputnya.  Drama pelariannya dihentikan oleh tiang listrik.  Sebuah akrobat yang amat vulgar mempertontonkan bagaimana seorang Pimpinan lembaga pembuat hukum mempermainkan hukum.

Dalam 14 tahun, kita mencatat lebih dari 600 penyelenggara negara masuk penjara karena korupsi, 302 di antaranya terjadi dalam empat tahun terakhir.  Proporsi ini menunjukkan trend yang memburuk.   Sekedar mengingatkan kembali yang diperjara karena korupsi meliputi  5 Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, 229 Anggota Legislatif, 29 Menteri/Kepala Lembaga, 20 Gubernur, 91 Bupati/Walikota/wakilnya, dan 30 polisi, jaksa dan hakim, dan puluhan pejabat eselon I,II, III.   Ada juga mantan Duta Besar dan Para Pengacara.   Saking banyaknya petinggi negara masuk penjara, Kompas (6/12/18) dalam Tajuk Rencananya sampai-sampai menuliskan kalimat ini: “Di penjara khusus korupsi, mungkin para koruptor itu bisa membentuk pemerintahan sendiri, pemerintahan para koruptor”. Memilukan.

Dalam sejarah penegakkan hukum, kita juga mencatat kejadian penting.   Seorang Jenderal ditetapkan tersangka korupsi menjelang diangkat menjadi pimpinan tertinggi instansi penegak hukum.  Seperti menjadi pola, sidang praperadilan membatalkan status tersangkanya.   Alih-alih menjadi catatan negatif,  Presiden Joko Widodo malah menugaskannya dalam jabatan amat strategis dan menaikan pangkatnya.     Praktik tidak “prudent” dalam ketaatan hukum juga terjadi di tahun 2016, ketika seorang warga negara asing diangkat menjadi Menteri anggota kabinet.   Suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi luput dari perhatian dan kajian para ahli.  Belakangan seorang menteri aktif yang belum lama diangkat, ditetapkan menjadi tersangka korupsi.  Dua kejadian ini memberi bukti kuat bahwa Kepala Negara kita kurang hati-hati dalam menggunakan kewenangan dan diskresinya.  Jelas kiranya, yang harus dikoreksi dalam iklim bernegara kita.

 

Pelemahan Lingkungan Pengendalian

Di era Presiden Jokowi, KPK bukannya dikuatkan, malahan mengalami tekanan dan pelemahan yang sangat sistematis dan bertubi-tubi.  Ancaman revisi UU KPK, UU KUHP, pencabutan kewenangan penyadapan, hingga ancaman fisik kepada petugasnya.    Yang amat fenomenal, di tengah-tengah gempuran Panitia Khusus KPK yang hendak memreteli kewenangannya, penyidik handal yang sering mengurus kasus-kasus besar diserang fisik dan mentalnya.   Selasa legi, 11 April 2016, Novel Baswedan disiram air keras, sebelah matanya rusak permanen. Pelakunya tak diketahui hingga kini.  Negara gagal melindungi keselamatan penegak hukumnya.

Tidaklah berlebihan jika ada yang mangatakan: dalam pemberantasan korupsi, Indonesia kehilangan Pemimpin dan Kepemimpinan, karena selama 4 tahun lebih negara diurus oleh Pimpinan dan Penguasa.  Pemimpin bekerja dengan visi, nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, dan inisiatif yang menginspirasi.   Penguasa menggunakan legitimasi, kewenangan, tekanan, dan iming-iming materi sebagai instrumen.   Dalam disiplin ilmu para auditor, kita mengenal istilah “lingkungan pengendalian”.   Lingkungan pengendalian adalah gabungan dari filosofi, struktur, sikap tindak, dan preferensi terhadap segala sesuatu.   Lingkungan pengendalian yang kuat didasari oleh integritas, nilai-nilai etika, komitmen pada kompetensi, check and balance, dan komitmen pada praktik-praktik manajerial yang prudent dan akuntabel.

Dari perepsktif ini, kita patut cemas, jangan-jangan kita sedang mengalami pelemahan lingkungan pengendalian negara.   Suasana chek and balance, sepertinya sedang terus melemah atau dilemahkan.   Kita tidak mendengar suara kritis dan strategis dari kalangan akademisi.  Lembaga studi independen semakin lamat-lamat menyuarakan koreksinya.  Media massa “arus utama” terasa semakin memudar ketajamannya.   Banyak cerdik pandai yang dalam bahwa Bung Hatta disebut kaum intelejensia, kehilangan kejernihannya.  Keadaan ini berisiko menjadi persemaian subur bagi praktik-praktik menyimpang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

 

Mencari Dirijen Orkestra

Menghadapi situasi di atas, kiranya Indonesia membutuhkan Pemimpin yang mampu menjadi komposer sekaligus dirijen orkestrasi gerakan anti korupsi.  Pemimpin bervisi, berkonsep, dan yang mampu menggerakkan seluruh potensi. Dengan kata lain, kita butuh pemimpin strategis.

Untuk memimpin pemberantasan korupsi kita butuh pemimpin baru yang tekun bekerja memperkuat dan menggunakan institusi.  Bukan pimpinan yang sibuk membangun pesona pribadi melalui atraksi dan foto selfi.  Seorang pemimpin yang mampu melakukan pembenahan institusional.   Berikut ini beberapa gagasan dasar, tentang pembenahan institusional untuk mengatasin gawatnya tingkat korupsi kita.

Pertama-tama, haruslah disadari bahwa cara paling efektif menanggulangi korupsi adalah dengan keteladanan perilaku para pemimpin tertinggi.  Seketat apapun hukum dan aturan, bila para pemimpin punya niat menjebolnya, dapat dijebol juga. Karena itu, adalah penting Pimpinan Tertinggi negara dikelilingi pribadi-pribadi yang satu visi, cita-cita, tata nilai, dan cara kerja; yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.   Memilih “core team” terbaik adalah agenda penting bagi Pemimpin mendatang.  Ada pepatah: “kita adalah siapa di sekitar kita”.

Ke-dua, untuk meminimalkan korupsi politik, kita patut mengapresiasi dan mendukung usulam KPK agar Partai Politik dibiayai negara. Bila partai politik dibiayai negara, maka akan memaksa Parpol lebih akuntabel, karena ada kewajiban pelaporan, pengawasan berlapis, dan audit oleh lembaga independen.   Partai politik juga akan membuka peluang dan mendorong talenta terbaik, kader-kader bangsa untuk masuk politik tanpa kendala biaya. Hanya Pemimpin strategis yang akan mendorong kebijakan ini.

Ke-tiga, dalam bidang penegakkan hukum, pemimpin strategis akan berupaya agar lembaga penegak hukum dipimpin oleh teknokrat terbaik di bidangnya.  Lembaga penegak hukum tak boleh dipimpin tokoh partisan. Lembaga penegakan hukum yang diurus oleh pribadi yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, mudah diselewengkan untuk kepentingan politik subyektif.  Atau sekurang-kurangnya dapat membangun persepsi ketidakadilan yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Ke-empat, KPK harus diperkuat dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika.  Jumlah anggaran belanja harus ditambah, kewenangan harus dijaga bahkan diperkuat.   Jumlah dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan.  Penyidik independen yang jumlahnya hanya puluhan, harus dilipatgandakan.   Bila perlu kantor-kantor perwakilan harus dibangun di berbagai penjuru wilayah Republik Indonesia.   Yang tak kalah penting, partai berkuasa nantinya harus mendorong individu yang berintegritas tinggi, kuat kompetensinya, dan memiliki sikap indepeden dan berani melawan korupsi; untuk menjadi Pimpinan KPK di masa datang.

Ke-lima, Program Single Identity Number (SIN) harus diperjuangkan secepatnya.  Pemimpin strategi memahami manfaat progam ini bagi tranparansi, keadilan, dan ketertiban segala bidang dari ekonomi, hukum, sosial, hingga politik.  Program Single Identify Number (SIN) dapat memperkuat integritas pengelolaan APBN, sistem pengadaan barang & jasa, kebijakan perpajakan, subsidi, hingga pengurusan hak-hak warga negara di bidang politik.

Akhirnya, menghadapi korupsi yang sudah dalam status “gawat darurat” kita harus mencari Kepala Negara yang mampu menjadi dirijen orkestra: menata partitur dan menggerakkan seluruh masyarakat terlibat sepenuh-penuhnya dalam memberantas korupsi.  Kita membutuhkan panglima, yang mampu memimpin perang semesta melawan korupsi.  Selamat Hari Anti Kuropsi.  Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang hebat ini.

Slatri (Brebes),  9 Desember 2018
*) Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri (IHN)


blog comments powered by Disqus